DinsosP3AP2KB Kabupaten Tabalong Hadiri Rapat Hasil Survei dan Pemenuhan Readiness Criteria Program Sekolah Rakyat
MURUNG PUDAK – Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB Kabupaten Tabalong) menggelar rapat koordinasi penyampaian hasil survei lapangan sekaligus pemenuhan Readiness Criteria program gagasan "Sekolah Rakyat". Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di Aula Balai Latihan Kerja (BLK), Jalan Nan Sarunai, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak.
Acara strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala DinsosP3AP2KB Kabupaten Tabalong, H. Syam'ani, S.P., M.P., didampingi jajaran struktural dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), termasuk Kepala Bidang Linjamsos, Dody Arief Priyono. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, jajaran instansi terkait, serta perwakilan lintas sektor di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas H. Syam Ani menegaskan pentingnya akurasi data hasil survei sebagai basis utama intervensi sosial bagi masyarakat prasejahtera. Program Sekolah Rakyat dirancang agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, sehingga instrumen kesiapan (Readiness Criteria) harus dipenuhi secara ketat oleh setiap wilayah.
"Hasil survei lapangan yang telah tim lakukan menjadi kompas kita dalam menentukan skala prioritas. Pemenuhan Readiness Criteria ini krusial untuk memastikan bahwa sarana, aspek legalitas, anggaran pendukung, hingga kesiapan teknis di tingkat bawah benar-benar matang sebelum program ini diimplementasikan secara masif," ujar H. Syam ani.
Pada sesi pemaparan teknis, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menguraikan detail hasil pemetaan indikator sosial dari survei lapangan yang telah berjalan. Jajaran Linjamsos menggarisbawahi bahwa sinkronisasi data dengan sistem Silangkar dan DTSEN akan terus dioptimalkan. Langkah ini diambil guna menjamin warga atau kelompok sasaran utama dari keluarga kurang mampu dapat mengakses manfaat program pemberdayaan dan jaminan perlindungan sosial ini seutuhnya.
Melalui rapat di Aula BLK ini, diharapkan seluruh pemangku kebijakan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama guna mempercepat pemenuhan indikator yang masih kurang, demi menyukseskan program prioritas pusat dan daerah di sektor kesejahteraan sosial dan pendidikan masyarakat Bumi Saraba Kawa. (Admin/DinsosP3AP2KB)
